PSBB Transisi, Ketua DPRD DKI Dukung Anies Baswedan Soal Buku Tamu

TEMPO.COJakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam PSBB transisi yang mewajibkan sejumlah tempat usaha melakukan pencatatan data setiap pengunjung dengan sistem QR Code dan buku tamu.

foto
© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

Menurutnya, kebijakan buku tamu itu bisa digunakan untuk menangani masalah yang timbul selama masa PSBB ketat lalu.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan bahwa salah satu masalah dalam PSBB ketat lalu ialah banyaknya warga DKI yang pergi ke luar kota, sehingga asal-usul dan persebaran virus menjadi sulit untuk ditelusuri.

Kebijakan pencatatan data dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi selama PSBB transisi itu diharapkan bisa memudahkan proses penelusuran sekaligus mencegah penyebaran virus di tengah masyarakat.

“Nah, dengan adanya PSBB transisi, kan, orang datang ke restoran isi buku tamu. Supaya apa? Kalau misalkan saya kena, ‘oh, Pras kena. Temannya Pras siapa saja yang di situ? Diisolir dulu. Coba dicek, di-swab, PCR, supaya jangan melebar ke mana-mana.’ Saya rasa ini bagus, bijaksana,” ujar Pras kepada media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Senin, 12 Oktober 2020.

Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB transisi. Beberapa sektor usaha seperti perkantoran hingga rumah makan telah diizinkan kembali beroperasi, tetapi dengan syarat wajib mencatat data seluruh pengunjung dan pegawai dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi yang memuat nama, nomor telepon, dan NIK. Hal itu diwajibkan Anies sebagai upaya untuk mempermudah proses penelusuran atau (contact tracing).

Kendati demikian, Prasetyo tetap mendorong pemerintah daerah beserta gugus tugasnya untuk lebih aktif turun ke lapangan dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan. Sebab, kata dia, meskipun PSBB dilonggarkan, pengawasan penerapan protokol di tengah masyarakat justru harus diperketat.

“Jadi, kita kunjungan kerja beberapa kali, kita melihat daerah-daerah menggunakan itu. Gugus tugasnya jalan. Fungsinya jalan. Buat apa ada gugus tugas tapi nggak jalan fungsinya?” ujar Ketua DPRD DKI itu.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF

https://berikhtiar.com/daeng.tama.c0c

Leave a Reply

Your email address will not be published.